ASPEK HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA

ASPEK HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA 
Yogyakarta/ Bali/ Balikpapan/ Lombok/ Bandung/ Jakarta/ Batam  | 27 sd 29 Juli 2015 | Fee Menyesuaikan Venue
Yogyakarta/ Bali/ Balikpapan/ Lombok/ Bandung/ Jakarta/ Batam  | 03 sd 05 agustus 2015 | Fee Menyesuaikan Venue
Yogyakarta/ Bali/ Balikpapan/ Lombok/ Bandung/ Jakarta/ Batam  | 24 sd 26 agustus 2015 | Fee Menyesuaikan Venue
Yogyakarta/ Bali/ Balikpapan/ Lombok/ Bandung/ Jakarta/ Batam  | 07 sd 09 september 2015 | Fee Menyesuaikan Venue

Jadwal Training 2015 Selanjutnya …

DESKRIPSI & TUJUAN

Tanah adalah sumber kehidupan, kekuasaan, dan kesejahteraan. Karena kedudukan tanah yang demikian strategis ini, maka di dalam politik dan hukum pertanahan Indonesia, negara sebagai organisasi kekuasan rakyat pada tingkatan yang tertinggi, menguasai tanah untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui :

1. Pengaturan hubungan hukum orang dengan tanah
2. Mengatur perbuatan hukum orang terhadap tanah
3. Perencanaan persediaan peruntukan dan penggunaan tanah bagi kepentingan umum.

Selain itu digariskan pula bahwa setiap hak atas tanah harus memiliki fungsi sosial dengan pengertian tanah tersebut wajib digunakan, dan penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.

Namun dalam praktiknya, perangkat hukum pertanahan cenderung diterapkan secara  silogisme dengan logika deduktif semata tanpa mempertimbangkan pengaruh faktor dan proses sosial yang ada. Ini merupakan akibat pengaruh aliran positivisme dalam sistem hukum Indonesia. Kaedah hukum yang dibuat penguasa lewat undang-undang harus ditaati masyarakat tanpa memperhitungkan apakah kaedah itu benar dan adil, atau malah sebaliknya. Keberadaan peraturan demi peraturan di bidang pertanahan tidak menjamin perlindungan bagi rakyat dari kesewenang-wenangan aparat pemerintah yang selalu membawa jargon ‘pembangunan dan kepentingan umum.

Dalam proses pembebasan dan pencabutan hak atas tanah, para pihak memang berusaha mencari jalan tengah. Sikap serupa juga akan ditunjukkan pemerintah dalam kasus pembebasan lahan oleh swasta. Tetapi kalau jalan tengah tak tercapai, sengketa warga dengan pengembang terus berlanjut, pemerintah cenderung selalu memihak swasta dibanding kepentingan masyarakat. Tidak jarang dilakukan dengan unsur-unsur paksaan agar warga masyarakat terpaksa meninggalkan tanahnya dengan ganti rugi yang tidak layak. Kalaupun perkara pertanahan berujung ke pengadilan, nasib rakyat tidak berarti lebih mujur. Dalam mengadili sengketa pertanahan, hakim lebih mementingkan ‘fakta atau peristiwa’ ketimbang ‘hukumnya’.

Dalam workshop ini  akan dibahas aspek-aspek hukum menyangkut aturan-aturan pembebasan tanah serta bagaimana praktek pembebasan lahan yang perlu diperhatikan dalam konteks reformasi hukum pertanahan, ganti rugi pembebasan lahan dan penyelesaian sengketa akibat dari pembebasan lahan.

COURSE OUTLINE

1. PENGATURAN HUKUM TANAH DI INDONESIA
2. KONVERSI TANAH BARAT KE HAK ATAS TANAH NASIONAL
3. TANAH HAK ULAYAT
4. HAK PUBLIK DAN HAK PRIVAT ATAS TANAH
5. JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH
6. HAK MILIK
7. HAK GUNA USAHA
8. HAK GUNA BANGUNAN
9. HAK PAKAI
10. HAK TANGGUNGAN
11. PENGADAAN TANAH
12. PEMBEBESAN TANAH
13. PENCABUTAN HAK ATAS TANAH
14. LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE

COURSE LEADER 

DR. GUNAWAN WIDJAJA, SH., MH., MM
(Widjaja and Partner)
Senior Praktisi  Ahli Hukum bisnis dan pasar Modal di Indonesia

WHO SHOULD ATTEND