UPDATE DAN PERMASALAHAN FAKTUR PAJAK

UPDATE DAN PERMASALAHAN FAKTUR PAJAK 

Hotel Bidakara,  Jakarta | 6 Maret 2013  | Pukul 09.00 – 16.30 | Rp 1.750.000

 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tanggal 22 November 2012, mulai berlaku tanggal 1 April 2013, merubah ketentuan teknis penerbitan Faktur Pajak dengan memperketat persyaratan dan pengawasan nomor seri Faktur Pajak. Perubahan tersebut antara lain terdapat pada keharusan Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengajukan permohonan kode aktivasi dan password sebelum mendapatkan nomor seri Faktur Pajak. Untuk pengawasan nomor seri Faktur Pajak, PER-24/PJ/2012 mewajibkan kepada PKP untuk memberitahukan nomor seri Faktur Pajak yang tidak digunakan. PKP perlu memahami lebih awal ketentuan ini dan mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul.

Pelaksanaan peraturan PPN lainnya tentang Faktur Pajak yang diterbitkan tahun 2012 masih menyisakan permasalahan. Peraturan tersebut antara lain adalah PP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU PPN, 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, 85/PMK.03/2012 s.t.d.d. 136/PMK.03/2012 tentang Penunjukan BUMN sebagai Pemungut PPN.

Perubahan apa yang terdapat dalam ketentuan baru? Bagaimana implikasinya terhadap pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban PKP? Manfaatkan hak perpajakan Anda sebagai PKP! Minimalkan sanksi perpajakan dengan memahami ketentuan terbaru tentang Faktur Pajak dan mengantisipasi permasalahan pelaksanaannya!

MATERI

Cara memahami peraturan PPN

Ketentuan, permasalahan dan cara menyikapinya 84/PMK.03/2012, PER-24/PJ/2012

• Saat pembuatan Faktur Pajak
• Bentuk dan keterangan Faktur Pajak
• Pengisian keterangan Faktur Pajak
• Tata cara permohonan kode aktivasi dan password
• Permintaan nomor seri Faktur Pajak
• Faktur Pajak Tidak Lengkap
• Penerbitan Faktur Pajak pengganti, Faktur Pajak hilang, pembatalan Faktur Pajak
• Pembetulan SPT Masa PPN

Ketentuan, permasalahan dan cara menyikapinya PP Nomor 1 Tahun 2012

• PKP pedagang eceran
• Tanggung renteng
• Pemakaian sendiri

Ketentuan, permasalahan dan cara menyikapinya 85/PMK.03/2012 s.t.d.d. 136/PMK.03/2012

Pengkreditan Pajak Masukan

Kesalahan pemungutan PPN

 

PEMBICARA

• Drs. Didik Budi Waluyo, MBuss
• Managing Partner  Tax Consulting
• Penyusun dan Editor Buku-buku Perpajakan
• Pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang perpajakan

 

Investasi

• Rp 1.600.000 (Pembayaran H-10), Rp 1.750.000 (Pembayaran setelah H-10)
• Pembatalan setelah H-3 akan dikenakan cancellation fee sebesar Rp 500.000
• Bonus buku : Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan Indonesia

 

 

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training

1. INFORMATION OPTIONS
2. Judul Training(required)
3. Tanggal Training
4. Select a message type Registration Offering Letter (Permintaan Proposal Penawaran) Next Schedule Information (Jadwal selanjutnya) More Information (Informasi tambahan) Others (lain-lain) (required)
5. PERSONAL DATA
6. Your Name(required)
7. Job Title(required)
8. Company(required)
9. Company Address
10. Email(valid email required)
11. Mobile Phone(required)
12. Office Phone(required)
13. Extention No.
14. Facsimile (Fax)
15. Website
16. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
17. Penanggung Jawab Training di Perusahaan
18. Email
19. Office Phone+Ext atau No. Handphone
20. Jumlah Peserta(required)
21. Nama-nama peserta
22. Payment Method Bank Transfers Submitting an Invoice Cheque or Cash on arrival ( If Possible)
23. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
24. Pesan untuk penyelenggara Training
25. CC this registration / message to me
26. Isikan angka/huruf pada gambar

 

cforms contact form by delicious:days