Kuota Ekspor Mineral mentah

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sepakat bahwa mineral yang digali di Bumi Pertiwi harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”) yang notabene sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, melarang ekspor bahan mentah dan mewajibkan untuk diolah, dilebur serta dimurnikan terlebih dahulu di Indonesia. Sehingga dapat memberikan multiplier effects bagi rakyat sebagai pemegang mineral right.

Peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian dalam negeri sebagaimana diamanatkan UU 4/2009 wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 12 Januari 2014. Dalam waktu yang tidak lama lagi tenggat waktu tersebut akan berlaku efektif. Dengan demikian pemahaman terkait kebijakan larangan ekspor mineral mentah (ore) diperlukan oleh para pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara pada umumnya dan khususnya para eksportir barang tambang mentah.

Berdasarkan pandangan tersebut diatas, dengan bangga Kami  menyelenggarakan kegiatan Meet, Greet, and Discuss dengan tema “Kuota Ekspor Mineral Mentah”, guna memfasilitasi para pelaku usaha tambang mineral dan batubara serta para eksportir mineral mentah untuk lebih mendalami segala aspek terkait kebijakan larangan ekspor tambang mentah. Kegiatan ini akan diselenggarakan selama 1 (satu) hari dan akan membahas secara tuntas topik-topik penting dan beragam seputar aturan larang ekspor mineral mentah.

Dengan mengikuti kegiatan ini, peserta akan memahami segala aspek yang berhubungan dengan kuota ekspor mineral mentah sebelum berlaku efektifnya kebijakan larangan ekspor tambang mentah pada 12 Januari 2014.

SIAPA YANG HARUS HADIR?

Program ini dirancang khusus bagi:

• Direksi Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
• Eksportir
• Legal Manager dan Legal Counsel
• Finance Manager and Staff
• Konsultan Hukum
• Perbankan
• Perusahaan Asuransi
• Investor yang Berkeinginan melakukan investasi di bidang smelter.
• dll.

PEMBICARA

• Sony Heru Prasetyo, S.H., S.Hum.

Bagian Hukum dan Perundang–Undangan Ditjen Minerba – Kementrian ESDM

• Fadli Ibrahim, S.H.

Kabag Bagian Hukum Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara

Atau

• Ir. Dede Ida Suhendra, M.Sc.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral

• Bachrul Chairi, S.E., MBA.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan

atau

• Thamrin Latuconsina, S.E., MM.

Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

atau

• Sri Hariyati, S.H., MM.

Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan Republik Indonesia