Putusan MK tentang Uji Materiil atas UU Minerba terhadap Kebijakan Penataan Usaha Pertambangan di Indonesia

Law, Law and Compliance, Mining / By

Workshop
Putusan MK tentang Uji Materiil atas UU Minerba dan Dampaknya terhadap Kebijakan Penataan Usaha Pertambangan di Indonesia

Hotel Harris , Tebet Jakarta | Kamis, 24 January 2013 | Rp 2,500,000,-

 

 

Pendahuluan

Akhir bulan ini sungguh bermakna dan menjadi tonggak yang penting dalam perjalanan bangsa ini untuk mengatur dan mengelola sumber daya alamnya. Setelah sekitar seminggu kemarin Mahkamah Konstitusi membubarkan BP Migas sebagai regulator dan pengelola sektor migas, sekarang kewenangan pemerintah untuk menentukan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan untuk mineral dan batubara diamputasi oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan ini tentu saja semakin memperkuat cengkeraman kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alamnya dan menyebabkan ketergantungan pemerintah pusat dalam menetapkan wilayah usaha pertambangan. Meskipun pemerintah daerah menyatakan bahwa putusan ini tidak mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat terkait pertambangan mineral dan batubara, namun tidak dapat dipungkiri, adanya putusan ini akan menimbulkan komplikasi-komplikasi dalam pelaksanaan penataan wilayah usaha pertambangan untuk memaksimalkan potensi pendapatan negara terkait dengan sumber daya alam berupa mineral dan batubara.  Banyaknya permohonan uji materil dan mudahnya MK mengabulkan permohonan uji materil di bidang sumber daya mineral, dapat saja dimaknai oleh investor asing bahwa kepastian hukum di Indonesia teramat lemah dan pada akhirnya berimbas pada keraguan investor untuk menanamkan modalnya di bidang mineral dan batubara di Indonesia. Lalu apa saja dampak dari putusan ini dan komplikasi apa yang berpotensi akan timbul terkait dengan putusan mahkamah konstitusi ini. Ikutilah seminar setengah hari dalam melakukan pembahasan putusan Mahkamah Konsititusi ini.

 

Rundown Acara

08.30 – 08.55   Registrasi dan Coffee Morning

08.55 – 09.00   Pembukaan

 

Sesi I

09.00 –10:30

Latar Belakang, Dasar Hukum dan Pemikiran serta Dampak Putusan MK terhadap penataan Wilayah Tambang dan Perijinan Pertambangan Mineral dan Batubara

(Robikin Emhas SH., MH. (ART & Partners) (an. Pemohon Uji Materiil)

10.30 – 12.00

Analisa Putusan MK terkait UU Minerba dan dampaknya terhadap pengaturan dan penataan pertambangan Mineral dan Batubara

(Prof. Hikmahanto Juwana Ph.D)

12.00 – 13.00   Lunch Time

Sesi II

13.00– 14.30

Kebijakan Penataan Wilayah Tambang Pasca Putusan MK dan akibat Putusan MK terhadap tindak lanjut penentuan Wilayah Pertambangan

(Sony Heru Prasetyo)

14.30 – 16.00

Tanggapan dan Dampak Putusan MK terkait UU Minerba atas Minat Investasi  di Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia

( Supriatna Suhala) APBI – ICMA

Tempat :

  • Hotel Harris – Tebet
  • Dr. Saharjo No 191
  • Tebet – Jaksel

 

Waktu

  • Rabu, 18 Desember 2012
  • Pukul 09.00 – 16.00

 

Biaya Pendaftaran

  • Rp 2,500,000,-
  • Fasilitas : Seminar Kit (CD Materi, Rekaman, Foto Dokumentasi, Sertifikat, 2x Coffee Break, 1 x Lunch)

 

 

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training
  1. INFORMATION OPTIONS
  2. (required)
  4. (required)
  5. PERSONAL DATA
  6. (required)
  7. (required)
  8. (required)
  10. (valid email required)
  11. (required)
  12. (required)
  16. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
  20. (required)
  23. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
  26. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days

Related Training:

  1. Corporate In House Legal Role Corporate In House Legal Role  Hotel Golden Flower, Bandung | 17 – 18 Januari 2013  | Rp. 3,375,000/ Peserta   PENDAHULUAN Lingkup pekerjaan seorang in house legal  atau staf hukum perusahaan...
  2. STRATEGI PENYUSUNAN KONTRAK PADA INDUSTRI PERTAMBANGAN STRATEGI PENYUSUNAN KONTRAK PADA INDUSTRI PERTAMBANGAN Jakarta | 28 – 29 November 2012  | 08:30 – 16:00 WIB | Rp. 3,750,000/ Peserta     LATAR BELAKANG Keberadaan kontrak merupakan bagian penting yang...
  3. LEGAL DUE DILIGENCE PERTAMBANGAN BATU BARA LEGAL DUE DILIGENCE PERTAMBANGAN BATU BARA Hotel UNY,  Yogyakarta | Senin-Rabu, 1 – 3 Oktober  2012 | Rp. 7.500.000 per peserta       ABSTRACK Pelatihan  ini ditujukan bagi praktisi...
  4. Hukum Perusahaan Training hukum perusahaan ini membahas fungsi, kedudukan, tanggung jawab organ-organ perusahaan hingga identifikasi potensi sengketa & penyelesaiannya...
  5. ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN Skyline Business Centre , Jakarta | 17 – 18 Oktober 2012 | Rp 3.500,000,-      LATAR BELAKANG Dewasa ini semakin banyak orang menggunakan arbitrase...
  6. KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL TERBARU BAGI PMA DAN PMDN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL TERBARU BAGI PMA DAN PMDN Hotel UNY, Yogyakarta | Senin-Rabu, 21 – 23 Desember  2013 | Rp. 7.500.000 per peserta ABSTRACK Dalam rangka menarik investasi dari luar maupun dalam...
  7. CORPORATE BUSINESS LAW – Pasti Jalan CORPORATE BUSINESS LAW Hotel Harris, Tebet, Jakarta Selatan | 11-12 Oktober 2012  | Rp 3.500.000,-   TRAINING DESCRIPTION SEBAGAI LEGAL  PERSON (DIRECTOR, MANAGER, ANALYST ATAU OFFICER) kita dituntut memahami secara cermat status hukum...
  8. PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN – Pasti Jalan Training ini membahas perancangan peraturan perundang-undangan dari sisi legal, tata bahasa & kesesuaian dengan peraturan lainnya...
  9. Manajemen Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Workshop Manajemen Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Royal Kuningan Hotel,  Jakarta Selatan |  Selasa, 4 Desember 2012 | Rp3.500.000,-/Orang     Aktifitas dunia bisnis tidak bisa lepas dari interaksi dengan pihak lain....
  10. Update dan Tips dalam penerapan Permenakertrans No. 19 tahun 2012 Kupas Tuntas Permenakertrans No 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Update dan Tips dalam penerapan Permenakertrans No. 19 tahun 2012) Epicentrum Walk Office Suite,...